6 Solusi Ecoton ke Pemerintah Untuk Hambat Sampah Plastik

 

Gembelgaul.com - Tim Ekspedisi Sungai Nusantara by Ecoton sejak Maret 2022 Hingga Desember 2022 telah melakukan survey tentang persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sungai di Indonesia.

Dengan jumlah responden sebanyak 1188 yang berdomisili di 166 Kota dalam 30 Propinsi . 92% responden menyatakan bahwa Ekosistem sungai sangat penting bagi kehidupan manusia dan menunjang Pembangunan Indonesia.

Namun 82% menyatakan Pemerintah Indonesia Masih mengabaikan Pengelolaan sungai di Indonesia, dampaknya 68 sungai Indonesia tercemar mikroplastik yang berasal dari pecahan sampah plastik yang dibuang ke Sungai.

baca juga : 68 sungai di Indonesia tercemar

 Indonesia menjadi negara tercepat kedua di Dunia dalam kepunahan ikan air tawar. Selain karena limbah domestic (rumah tangga) yaitu sampah dan limbah cair, Limbah Industri, Deforestasi, aktivitas tambang dan kegiatan Perkebunan sawit dan pertanian menyumbangkan polutan pestisida dan pemupukan. Masyarakat Indonesia membutuhkan informasi agar lebih mengenal sungainya.

Upaya Efektif Pemerintah untuk mencegah laju kontaminasi sampah dan limbah domestik

Melalui survei persepktif masyarakat tentang sungai di Indonesia dalam kurun waktu hampir 1 tahun disebar di 30 provinsi 166 kota dan diisi sekitar 1.188 responden, membuktikan bahwa pemerintah harus segera melakukan upaya konkrit dan serisus dengan :

1.Mempeluas layanan tata kelola sampah hingga pelosok desa, pemerintah membangun TPS 3 R di setiap desa dengan didukung fasilitas sampah (dropo sampah) di pelosok desa dan masyarakat yang hidup dibantaran sungai;

2.Menyelesaikan tumpang tindih kewenangan pengelolaan sungai, pemerintah sudah saatnya memangkas birokrasi dan tumpang tindih antar istansi pengelolaa sungai, agar anggaran pengelolaan sungai dan kinerja istansi pengelolaan dapat maksimal;

3.Mengfokuskan anggran APBD dan APBN untuk pengelolaan sungai, pemerintah harus segera menaikkan anggaran di setiap daerah untuk pengelolaan sungai dan masalah persampahan dengan memaksimalkan petugas sampah dan fasilitas sampah disetiap kawasan padat penduduk;

4.Membuat terobosan sistem pengaduan pencemaran yang mudah,efisien dan sistematis, perlu edukasi bagi masyarakat tentang tata cara melakukan pengaduan pencemaran, agar masyarakat tidak kesulitan melakukan upaya advokasi jika menemukan suatu planggaran lingkungan;

baca juga : sehat plus happy dengan liburan ke Kawah Ijen

5.Memaksimalkan penegakan hukum lingkungan agar timbul efek jera, pemerintah harus serius menindak perusahaan/ industri yang membuang limbah nya ke sungai, melakukan trobosan yang efisien dan konkrit dalam melakukan pengawasan seperti (pemasangan CCTV di setiap outlet dan titik timbulan sampah, memasang alat pemantau khusus limbah perusahaan yang  dapat bekerja selama 24 jam), mencabut izin lingkungan bagi perusahaan yang melakukan pencemaran;

6.Mendorong  perusahaan/ Indsutri untuk patuh terhadap Regulasi lingkungan, upaya EPR (tanggung jawab perusahaan) produsen penghasil sampah plastik harus segera dimaksimalkan, agar tidak ada lagi sampah plastik yang bocor ke sungai;