Harta Tahta Raisa, Perjalanan Syaduh Diva Indonesia Meraih Mimpinya

  Gembelgaul.com - Film “Harta Tahta Raisa” akan membawa penonton terhanyut dengan kisah-kisah yang belum pernah terungkap sebelumnya dari balik panggung. Mulai dari kisah perjalanan Raisa meniti karier di industri musik Indonesia, persahabatannya dengan sang manajer yang juga mitranya dalam membangun Juni Records, Adryanto Pratono (Boim), hingga kisah eksklusif di balik kemegahan monumental “Raisa Live in Concert GBK” pada tahun 2023.   “Dokumenter adalah suatu karya yang tidak scripted. Drama saat produksi dan drama asli, tentu ada di film ini. Untuk menggarap film ini, Imajinari juga mencoba mengumpulkan footage sebanyak mungkin termasuk membereskan kepemilikan rights-nya. Secara linimasa, dokumenter ini sebenarnya film kedua Imajinari. Sudah digarap sejak 2022 dan akhirnya sekarang bisa disaksikan penonton Indonesia mulai 6 Juni 2024,” kata produser “Harta Tahta Raisa” Dipa Andika. baca juga : mau lihat timnas di GBK, ini peta parkirnya Melalui dokumenter ini, Raisa juga

Zonasi Bikin Siswa Pintar Jadi Pecundang !!




Gembelgaul.com - "Hapus ..hapus sistem zonasi," teriak puluhan wali murid di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo. 
Puluhan wali murid siswa sekolah dasar (SD) yang akan masuk ke jenjang SMP, menyuarakan penolakan terhadap sistem zonasi di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (19/6/2019). 
Mereka menuntut dihapusnya sistem zonasi dan puluhan wali murid itu ingin bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Mereka berjalan menuju ke pintu gerbang Gedung Negara Grahadi, berharap bisa ditemui oleh orang nomor satu di lingkungan Pemprov Jatim, untuk menyampaikan aspirasinya. 

Salah wali murid yang ikut demo yaitu Lia menyatakan bahwa anaknya tidak bisa masuk SMP negeri 3 karena sistem zonasi ini. "Saya sudah ke dinas pendidikan Surabaya tapi tidak menemukan solusi, anak saya merupakan siswa prestasi di SDN Kaliasin 1 tapi tak bisa masuk," keluhnya
Ia berharap, sistem PPDB kembali ke tahun ajaran sebelumnya yaitu 2018. Tidak lagi menggantung nasib anak didik yang telah susah payah belajar.

Tak lama kemudian perwakilan dari para pendemo diterima oleh Hudiyono Plt kadindik beserta Sukaryanto kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk wilayah Surabaya Sidoarjo.

Keinginan dari pendemo atau perwakilan wali murid adalah menuntut agar membatalkan atau menunda dulu sistem zonasi PPDB sampai pemerataan, mutu sekolah, sarana dan prasarana, sampai jumlah sekolah dalam zona sebanding dengan jumlah siswa yang akan sekolah.
Setelah berbagai debat yang sengit dan panjang, ditemukan jalan tengah bahwa untuk sementara dihentikan sistem zonasi pada Rabu(19/9/2019) sambil menunggu keputusan dari pusat.

"Saya telah koordinasi dengan pihak kementerian dan dinas pendidikan pusat untuk penghentian sistem zonasi PPDB di Surabaya ini untuk sementara. Saya akan sampaikan aspirasi wali murid akan tuntutan sistem zonasi diperbaiki," jelas Hudiyono Plt Kadindik lebih lanjut. (bws/net)

Komentar